Preloader image
www.disnavpontianak.com

Profil Kantor


    Kantor Distrik Navigasi  adalah Lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Dasar pelaksanaan tugas adalah Peraturan Menteri Perhubungan nomor :KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi. Distrik Navigasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survey hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran.



Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 5
a. Pelayaran dikuasai oleh negara dan Pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
b. Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek  pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
c. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi,serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.
d. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputikegiatan pengawasan   pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

    Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi , maka Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kenavigasian.

Adapun fungsi Kantor Distrik Navigasi adalah :
a.    Penyusunan rencana dan program pengoperasian, serta pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapan Negara kenavigasian, fasilitas pengkalan, bengkel, pengamatan laut dan survei hidrografi serta pemantauan alur dan perlintasan;
b.    Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survei hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
c.    Pelaksanaan program pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, dan fasilitas pangkalan serta bengkel;
d.    Pelaksanaan pengamatan laut dan survei hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
e.    Pelaksanaan urusan logistik;
f.    Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survei hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
g.    Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan